Draft Akhir AD/ART Pikatan

Posted: Mei 25, 2007 in AD/ART Pikatan

Rekan-rekan, pada tanggal 23 Mei 2007, panitia Ad Hoc perumusan AD/ART PIKATAN melaksanakan rapat di Jakarta untuk menyelesaikan AD/ART PIKATAN. Berikut ini hasil rapat akhir dari panitia Ad-Hoc. Mohon bantuan untuk koreksidan masukan-masukan kritis sebelum draft ini kita bawa ke notaris:rapat-ad-art-1.jpg

Salam

(AE Priyono, Anif Punto, Tri Agus SS. Andy Yoes, Faiz Manshur )

=============================================================

Draft

ANGGARAN DASAR
&

ANGGARAN RUMAH TANGGA

rapat-ad-art-1.jpg

P I K A T A N

Perkumpulan Independen Komunitas Temanggungan

 

Mukadimah

Bahwa sesungguhnya warga masyarakat Temanggung adalah bagian dari warga negara Indonesia, baik yang tinggal di wilayah Temanggung, maupun yang berada di luar Temanggung tetapi yang masih mempunyai kaitan kuat karena pertalian kekerabatan, latar belakang kesejarahan, ikatan-ikatan paguyuban, mandat dan/atau perwalian politik, hubungan kerjasama sosial-budaya dan ekonomi, atau alasan-alasan pengikat lainnya yang menyebabkan mereka memiliki “rasa-ikatan” ketemanggungan.

Ikatan ketemanggungan merupakan suatu bentuk solidaritas dan persaudaraan kolektif dari setiap anggota masyarakat Temanggung, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemajemukan, kesetaraan, keadilan, kebajikan, dan keadaban. Solidaritas yang didasarkan pada prinsip-prinsip itu, untuk sebagian telah menjadi kenyataan hidup keseharian dalam kerangka sosial-budaya masyarakat Temanggung.

Namun demikian, karena sebab-sebab tertentu – sebagian karena proses pengekangan dan pembekuan terhadap masyarakat sipil Temanggung selama tiga dasawarsa oleh rezim Orde Baru – prinsip-prinsip tersebut tidak semuanya menjadi aktual, bahkan dalam beberapa hal mengalami kemerosotan dan penyelewengan. Fenomena kerusakan sosial, keterbelakangan ekonomi, kekerasan politik, dan kemandekan budaya di Temanggung harus dilihat sebagai bagian dari penyelewengan atas prinsip-prinsip itu, sehingga oleh karenanya harus ada upaya di kalangan masyarakat Temanggung untuk menegakkannya kembali. Bagaimanapun, hingga saat ini, prinsip-prinisp itu masih tetap relevan untuk menjadi rujukan normatif dan landasan kehidupan kolektif masyarakat Temanggung.

Warga masyarakat Temanggung memiliki kedaulatan untuk membangun tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik Temanggung sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, atau setidaknya memiliki hak untuk memajukan Temanggung sesuai dengan kerangka nilai bersama masyarakat sipil yang beradab.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Temanggung yang aman, tentram, sejahtera, adil, maju, dan beradab; juga atas dasar pengamatan, keyakinan, kepedulian dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menegakkan prinsip-prinsip kemajemukan, kesetaraan, keadilan, kebajikan, dan keadaban, dengan ini, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami, warga masyarakat Temanggung di bawah ini:

1.

2.

3.

4.

5.

6. (tidak dibatasi hanya pada nomer ini – bisa lebih)

pada hari ke … pada bulan …. tahun 2007 di Temanggung, di depan Notaris Publik: …………………………………… sepakat untuk mendirikan suatu perkumpulan dengan nama PERKUMPULAN INDEPENDEN KOMUNITAS TEMANGGUNGAN (disingkat PIKATAN) berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

ANGGARAN DASAR

Bab I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Independen Komunitas Temanggungan disingkat PIKATAN.

2. PIKATAN berkedudukan di Ibukota Kabupaten Temanggung, dan dimungkinkan membuka cabang perwakilan di tempat-tempat lain di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka menyediakan forum komunikasi, kegiatan, atau program organisasi bagi masyarakat Temanggung.

3. PIKATAN didirikan di Temanggung pada tanggal …, bulan….. tahun 2007 untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Bab II

ASAS

Pasal 2

PIKATAN berasaskan Kemajemukan, Kesetaraan, Keadilan, Kebajikan, Keadaban.

Bab III

BENTUK, SIFAT, DAN PERAN

Pasal 3

1. PIKATAN berbentuk organisasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sipil Temanggung, dengan badan hukum perkumpulan.

2. PIKATAN bersifat terbuka dan memperlakukan setara setiap pihak dari berbagai ras, suku, agama, warna kulit, aliran politik, gender, latar belakang sosial, dan kelas ekonomi dari seluruh warga masyarakat Temanggung untuk menjadi anggota, pengurus, mitra kerja maupun untuk mengambil peran dalam organisasi ini dalam rangka memajukan tujuan pembentukan PIKATAN.

3. PIKATAN berperan menyediakan forum untuk pertukaran gagasan mengenai masalah-masalah masyarakat dan rakyat Temanggung, menjadi mitra dari berbagai pihak dan kelompok yang berusaha memajukan tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Temanggung, menjalankan kontrol kehidupan publik di Temanggung, serta secara aktif dan independen mempromosikan agenda-agenda pembangunan lingkungan-kehidupan-masyarakat Temangung yang maju dan beradab.

Bab IV

TUJUAN

Pasal 4

1. PIKATAN bertujuan mewujudkan munculnya inisiatif warga masyarakat Temanggung, baik yang tinggal di wilayah Temanggung maupun di luar Temanggung, untuk berperan serta dalam memajukan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan Temanggung, berdasarkan prinsip Kemajemukan, Kesetaraan, Keadilan, Kebajikan, dan Keadaban.

1. PIKATAN bertujuan mendorong munculnya kegiatan-kegiatan nyata di kalangan masyarakat Temanggung untuk mewujudkan terselenggaranya kehidupan kemasyarakatan yang aman, berkeadilan, damai, dan sejahtera; yang didukung oleh kebijakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan pro-publik.

2. PIKATAN bertujuan pula menjadi wadah yang independen bagi aspirasi sosial, ekonomi, kebudayan, dan politik sebagian atau seluruh masyarakat Temanggung, yang sejalan dengan asas dan prinsip-prinsip PIKATAN, yang karena satu dan lain sebab, dinilai tidak bisa ditampung dan disalurkan melalui lembaga-lembaga representasi yang ada, untuk dikembangkan menjadi aspirasi yang sah untuk diperjuangkan bersama.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan seperti tertera di atas, PIKATAN akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pengkajian sosial-kemasyarakatan

2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan kemasyarakatan untuk penguatan solidaritas sosial, kemajuan ekonomi, keadaban politik, penegakan keadilan dan kepastian hukum, pengembangan kesenian, kegiatan olahraga, dan pemajuan sosial kebudayaan pada umumnya

3. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan dalam bidang ekonomi, politik, bisnis, keuangan, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

4. Membangun jejaring kemitraan dan informasi

5. Melakukan pendampingan, konsultasi dan mediasi dalam bidang kegiatan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, kegiatan bisnis, dan berbagai jenis pelayanan publik lainnya.

6. Menyelenggarakan seminar, diskusi dan lokakarya

7. Menerbitkan berbagai bentuk publikasi seperti majalah, koran, tabloid, dan lain-lain

8. Mempromosikan Temanggung ke tingkat nasional dan internasional

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Anggota PIKATAN adalah warga masyarakat Temanggung yang secara hukum telah dinyatakan mempunyai hak pilih/dipilih, menyetujui AD/ART serta kebijakan dan peraturan lainnya dari PIKATAN

2. Anggota PIKATAN terdiri dari: anggota biasa, yaitu orang yang telah memenuhi syarat dan diterima sebagai anggota; dan anggota kehormatan (eminent persons), yaitu orang yang dapat membantu atau telah berjasa kepada PIKATAN.

Pasal 7

Hak dan kewajiban anggota:

1. Setiap anggota berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan AD/ART;

2. Setiap anggota berkewajiban untuk menjaga nama baik PIKATAN;

3. Setiap anggota berhak untuk menghadiri rapat/pertemuan dan/atau kegiatan PIKATAN

4. Setiap anggota biasa punya hak bicara dan suara dalam forum-forum PIKATAN

5. Setiap anggota biasa punya hak memilih dan dipilih pada berbagai lingkup organisasi PIKATAN

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 8

1. Perkumpulan berbentuk federasi koordinatif; yakni suatu perkumpulan yang mengkoordinasi badan-badan organisasi di bawahnya sebagai unit-unit kegiatan yang otonom tetapi terikat sebagai suatu kesatuan kelembagaan

2. Strukur organisasi terdiri dari dua tingkat, yaitu: tingkat pusat dan cabang/perwakilan

3. Kepengurusan:

a. Kepengurusan di tingkat pusat terdiri dari dua unit organisasi, yakni Komite Organisasi dan Dewan Pemangku

b. Kepengurusan di tingkat cabang/perwakilan terdiri dari dua jenis organ yang disebut Komite Cabang dan Komite Program

Fungsi Unit-unit Organisasi

Pasal 9

1. Komite Organisasi secara umum merumuskan dan menjalankan garis besar kebijakan organisasi; membina dan mengembangkan kegiatan dan program organisasi; dan menyelenggarakan Rapat Anggota Perkumpulan setidak-tidaknya satu kali dalam tiga tahun. Badan ini memiliki wewenang untuk mengambil kata putus sementara menyangkut masalah-masalah organisasi sebelum diambil keputusan finalnya dan disahkan dalam Rapat Anggota Perkumpulan.

2. Dewan Pemangku secara umum bertindak mengawasi organisasi; memberi saran-saran dan nasihat menyangkut jalannya organisasi; serta mediasi jika terjadi sengketa menyangkut pelaksanaan organisasi.

3. Komite Cabang secara umum menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi untuk pelayanan warga masyarakat Temanggung di berbagai tingkat perwakilan

4. Komite Program secara umum berfungsi untuk menjalankan program yang dimandatkan oleh Rapat Anggota Perkumpulan sebagaimana yang dijabarkan oleh Komite Organisasi.

Pelaksana Organisasi

Pasal 10

1. Komite Organisasi dibentuk oleh dan melalui Rapat Anggota Perkumpulan

2. Komite Organisasi terdiri dari seorang Ketua Umum yang membawahkan seksi-seksi dan departemen-departemen serta badan-badan khusus yang fungsi dan kewenangannya dirumuskan melalui Rapat Pleno Komite Organisasi.

3. Dewan Pemangku dibentuk oleh dan melalui Rapat Anggota Perkumpulan

4. Dewan Pemangku terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan beberapa anggota

5. Baik Komite Organisasi maupun Dewan Pemangku dipilih oleh dan dari anggota PIKATAN; ditetapkan, diangkat, dan diberhentikan oleh, serta bertanggungjawab kepada, Rapat Anggota Perkumpulan.

6. Komite Organisasi dapat membentuk komite-komite program sebagaimana diusulkan dan disahkan oleh Rapat Anggota Perkumpulan, maupun atas inisiatif anggota-anggota di suatu wilayah perwakilan melalui pengesahan Komite Organisasi.

7. Komite Cabang dibentuk atas inisiatif warga masyarakat Temanggung di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung maupun di luar wilayah Kabupaten Temanggung. Syarat-syarat, tata-cara dan mekanismenya diatur di dalam ART

Periode Kepengurusan

Pasal 11

1. Masa kepengurusan Komite Organisasi, Dewan Pemangku, Komite Cabang, dan Komite Program berlangsung selama (3) tiga tahun.

2. Pimpinan tertinggi unit-unit organisasi PIKATAN di berbagai jenjang tersebut memiliki hak untuk dipilih kembali dalam posisi yang sama hanya untuk satu kali lagi masa jabatan periode kepengurusan tiga tahun berikutnya.

Perangkapan Jabatan

Pasal 12

1. Untuk masa transisi selama tiga tahun pertama sejak Rapat Anggota Perkumpulan diadakan pertama kalinya, perangkapan-perangkapan jabatan dimungkinkan terjadi di lingkungan internal organisasi PIKATAN

2. Dalam rangka menjaga idenpendensi politik PIKATAN, pengurus inti dalam setiap jenjang organ PIKATAN tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik peserta pemilu yang absah untuk periode pemilihan umum yang akan datang

3. Pejabat-pejabat teras atas pemerintahan dalam birokrasi sipil dan militer di berbagai tingkatan tidak diperbolehkan menduduki posisi-posisi penting sebagai pengurus inti dan pengurus harian organ-organ kepengurusan PIKATAN baik di tingkat pusat maupun cabang/perwakilan

Rapat-Rapat Organisasi

Pasal 13

Jenis-jenis rapat organisasi dalam lingkungan PIKATAN terdiri dari:

1. Tingkat Pusat

a. Rapat Anggota Perkumpulan

b. Rapat Pengurus Komite Organisasi

c. Rapat Dewan Pemangku

2. Tingkat Cabang/Perwakilan

a. Rapat Pengurus Komite Cabang

b. Rapat Pengurus Komite Program

Qourum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 14

1. Qourum:

a. Qourum dalam rapat-rapat di semua jenjang dan jajaran organisasi PIKATAN adalah setengah tambah satu dari jumlah sah yang seharusnya hadir

b. Qourum dalam rapat-rapat yang membahas masalah-masalah luar-biasa/darurat serta pembubaran organisasi adalah duapertiga dari jumlah sah yang seharusnya hadir.

c. Dalam hal tidak tercapai qourum, rapat-rapat ditunda paling lama 60 menit.

d. Jika melampaui masa waktu tersebut tidak juga tercapai quorum, maka Rapat harus ditunda sampai tercapai syarat-syarat quorum untuk masing-masing jenis rapat.

2. Pengambilan Keputusan

a. Pengambilan keputusan untuk masalah-masalah biasa dinyatakan sah dan mengikat dengan ketentuan suara setengah tambah satu dari anggota sah yang hadir;

b. Pengambilan keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga dan masalah-masalah luar-biasa dinyatakan sah dengan persetujuan duapertiga dari anggota sah yang hadir;

c. Pengambilan keputusan untuk pembubaran PIKATAN dinyatakan sah dengan persetujuan duapertiga dari anggota yang hadir.

Bab VIII

KEUANGAN

Pasal 15

1. Pendapatan PIKATAN diperoleh dari:

a. Hibah

b. Usaha mandiri

c. Sumbangan tidak mengikat

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja PIKATAN di semua jenjang dan jajaran organisasi ditetapkan untuk masa satu tahun

3. Tahun Buku PIKATAN berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada setiap tahun anggaran berjalan

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja PIKATAN diperiksa oleh akuntan publik secara berkala dengan atau tanpa permintaan Komite Organisasi

Bab IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Perkumpulan;

2. Rapat Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dihadiri sekurang-kurangnya duapertiga jumlah anggota sah yang seharusnya hadir

Bab X

PEMBUBARAN

Pasal 17

1. Inisiatif pembubaran PIKATAN hanya akan ditindaklanjuti atas dasar pemintaan tertulis dari setidak-tidaknya separo dari jumlah Komite Cabang dan Komite Program yang ada setelah melalui pembahasan dalam rapat pleno gabungan antara Komite Organisasi dan Dewan Pemangku

2. Pembubaran PIKATAN hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota Perkumpulan yang khusus diselenggarakan untuk itu;

3. Rapat Anggota Perkumpulan tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota sah yang seharusnya hadir;

4. Keputusan pembubaran PIKATAN sah apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir

5. Keputusan pembubaran PIKATAN diberitahukan kepada pemerintah, lembaga mitra serta instansi terkait selambat-lambatnya dua bulan setelah pembubaran.

Pasal 18

1. Segera setelah pembubaran, PIKATAN harus menyelesaikan utang-piutang;

2. Dana dan kekayaan PIKATAN yang masih ada diserahkan kepada organisasi/lembaga yang maksud dan tujuan serta kegiatannya sejalan dengan PIKATAN.

Bab XIII

LAIN LAIN

Pasal 19

Peraturan-peraturan lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan di … tanggal …

Ketua, Sekretaris,

___________ ______________


ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bab I

TEMPAT KEDUDUKAN DAN DOMISILI ORGANISASI

Pasal 1

(1) PIKATAN memilih domisili organisasi di Ibukota Kabupaten Temanggung. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai organisasi masyarakat sipil yang didedikasikan untuk kemajuan masyarakat Temanggung, organisasi ini adalah organisasi lokal, dengan ruang lingkup dan basis sosial utama di tingkat lokal.

(2) Meskipun demikian, pilihan domisili ini tidak mencegah keterlibatan warga penduduk non-Temanggung untuk berperan serta dalam kegiatan organisasi PIKATAN, sesuai dengan semangat yang termaktub pada paragraf pertama Mukaddimah Anggaran Dasar PIKATAN.

(3) Walaupun tempat kedudukan organisasi ini berada di Temanggung, namun organisasi ini akan dan dapat memiliki organ-organnya di luar wilayah Temangggung, dengan status sebagai cabang organisasi, atau cabang kegiatan, atau dalam fungsinya sebagai pelaksana program PIKATAN.

Bab II

SIFAT KETERBUKAAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar, sifat perkumpulan ini adalah terbuka bagi semua pihak.

(2) Dengan sifat terbuka, perkumpulan ini bukan hanya akan membuka diri terhadap partisipasi semua pihak dan komponen masyarakat Temanggung untuk terlibat dalam keanggotaan dan kepengurusan, tetapi juga mengundang, mengajak, dan mendorong seluruh warga masyarakat Temanggung, baik yang ada di Temanggung maupun yang tinggal di luar wilayah Temanggung, untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan program PIKATAN.

(3) Perkumpulan ini juga membuka diri untuk inisiatif dan pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan organisasi-organisasi sejenis dari sektor masyarakat sipil, maupun dari pihak-pihak lain dari sektor negara maupun sektor bisnis.

Bab III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Tata-Cara

PIKATAN membuka kesempatan bagi setiap warga masyarakat Temanggung yang secara hukum telah dinyatakan mempunyai hak pilih/dipilih untuk menjadi anggota biasa;

(1) Administrasi anggota biasa dilakukan melalui/oleh Komite Cabang sesuai dengan domislinya;

(2) Dalam hal calon anggota biasa memiliki lebih dari satu tempat-tinggal, maka domisili ditetapkan di mana yang bersangkutan lebih banyak melakukan kegiatan sehari-hari;

(3) Administrasi anggota kehormatan dilakukan oleh Komite Organisasi;

(4) Kriteria dan tata-cara pengangkatan anggota kehormatan dirumuskan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Perkumpulan;

Pasal 4

Syarat-Syarat

(1) Calon anggota biasa harus mendaftarkan diri kepada Komite Cabang yang ada di wilayah dia berdomisili. Dalam hal Komite Cabang yang dimaksud belum ada atau belum didirikan di wilayahnya, dia bisa mendaftarkan diri di Komite Cabang yang berada paling dekat dari tempat tinggalnya.

(2) Dalam hal belum ada satupun Komite Cabang yang terbentuk untuk menampung calon anggota biasa, Komite Organisasi bisa mengambil inisiatif untuk menempuh cara sedemikian rupa dalam pengurusan administrasi keanggotaan, atau mendelegasikan urusan tersebut atau urusan-urusan lain yang berkaitan dengannya pada badan-badan yang dibentuk di bawah PIKATAN.

Pasal 5

Pemberhentian Anggota

(1) Keanggotaan dinyatakan berakhir jika yang bersangkutan:

(a) mengajukan permohonan pengunduran diri;

(b) diberhentikan oleh Rapat Pleno Komite Cabang di wilayah yang bersangkutan;

(c) melanggar AD/ART;

(d) meninggal dunia

(e) terbukti melakukan tindakan tercela secara publik atau tindak pidana kejahatan dengan ketetapan hukum yang telah berlaku tetap

(2) Dalam hal karena pelanggaran AD/ART, pemberhentian oleh Rapat Pleno Komite Cabang hanya dilakukan bila yang bersangkutan telah diberi Surat Peringatan sebanyak tiga (3) kali berturut-turut;

(a) anggota yang mendapat Surat Peringatan dapat meminta kesempatan untuk pembelaan diri di depan Rapat Pleno Komite Cabang dalam waktu dua (2) minggu sejak Surat Peringatan diterima;

(b) pemberhentian berlaku efektif sejak yang bersangkutan menerima Surat Pemberhentian dari pimpinan Komite Cabang.

Pasal 6

Hak-hak Anggota

(1) Anggota Biasa berhak untuk berpartisipasi dalam rapat-rapat PIKATAN sesuai dengan jenjang organisasi dan sifat dari rapat seperti yang diatur dalam AD/ART;

(2) Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berhak untuk meminta dan menerima bahan informasi tentang PIKATAN dan pelayanan lainnya.

(3) Anggota Biasa memiliki hak suara, hak memilih, dan hak untuk dipilih dalam setiap proses rapat sesuai dengan jenjang dan sifatnya

Pasal 7

Kewajiban Anggota

(1) Anggota Biasa, Anggota Kehormatan, maupun para Pengurus bersedia menyediakan waktu untuk berpartisipasi dalam membangun, mengembangkan, dan memajukan PIKATAN

(2) Anggota Biasa, Anggota Kehormatan, maupun para Pengurus berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga (AD/ART) PIKATAN

Bab IV

ORGANISASI

Pasal 8

Fungsi-fungsi Kelembagaan

(1) Rapat Anggota Perkumpulan yang dihadiri oleh semua anggota PIKATAN, atau sebagaimana direpresentasikan oleh delegasi dari setiap Komite Cabang, Pengurus Komite Organisasi, pengurus atau perwakilan pengurus setiap Komite Progam, serta anggota Dewan Pemangku, adalah lembaga tertinggi dalam PIKATAN

(2) Komite Organisasi adalah organ kelembagaan tertinggi yang mendapat mandat dari Rapat Anggota Perkumpulan untuk menjalankan organisasi

(3) Dewan Pemangku mendapat mandat Rapat Anggota Perkumpulan untuk menjalankan fungsi pengawasan kebijakan, penasihatan (advis), dan peleraian persengkatan/perselisihan (arbitrase) menyangkut masalah-masalah organisasi

(4) Komite Cabang menjalankan organisasi di setiap wilayah perwakilan organisasi dengan basis keanggotaan individual di wilayah yang bersangkutan

(5) Komite Program dibentuk oleh Komite Organisasi untuk menjalankan program-program atau kegiatan-kegiatan khusus tertentu yang dimandatkan sesuai dengan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang dirumuskan berdasarkan mandat Rapat Perkumpulan Anggota.

(6) Komite Program yang dibentuk atas inisiatif anggota PIKATAN berfungsi menampung aspirasi kreatif warga masyarakat Temanggung untuk mengaktualisasikan sumbangsih mereka yang nyata bagi pengembangan dan pemajuan masyarakat Temanggung.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Kelembagaan

(1) Pengurus Komite Organisasi bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Perkumpulan

(2) Dewan Pemangku bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Perkumpulan

(3) Pengurus Komite Cabang bertanggungjawab kepada Komite Organisasi

(4) Pengurus Komite Program bertanggungjawab kepada Komite Organisasi

Pasal 10

Hak, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban Komite Organisasi

Komite Organisasi memiliki hak dan wewenang, serta menjalankan tugas dan kewajiban untuk dan dalam hal:

(1) Menjabarkan Garis Besar Kebijakan Organisasi, termasuk menetapkan kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan strategis PIKATAN

(2) Menetapkan sistem bentuk kelembagaan dan prosedur manajemen organisasi

(3) Menerima, membahas dan mensahkan usulan kegiatan dan/atau program dari setiap Komite Cabang dan/atau Komite Program;

(4) Meminta laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan berserta anggarannya secara berkala dan/atau tahunan dari setiap Komite Program;

(5) Usulan proyek, program dan kegiatan beserta anggrannya dari setiap unit di bawah kendali Komite Organisasi hanya akan disahkan bila laporan pertanggungjawaban sebelumnya telah diterima tanpa revisi;

(6) Menunjuk Auditor eksternal;

(7) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh penjabaran kebijakan, proyek, program, kegiatan, maupun keuangan kepada Rapat Anggota Perkumpulan;

(8) Merekomendasikan dan mempertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Perkumpulan mengenai pembukaan dan/atau penutupan Komite Cabang atau Komite Program di suatu daerah tertentu;

(9) Mengusulkan perubahan AD/ART;

(10) Menyiapkan Rapat Anggota Perkumpulan;

(11) Menjajaki, memilih dan menetapkan mitra kerja;

(12) Mengurus dan membuat keputusan atas semua harta kekayaan/aset PIKATAN.

Pasal 11

Hak, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban Dewan Pemangku

Dewan Pemangku memiliki hak dan wewenang, serta menjalankan tugas dan kewajiban untuk dan dalam hal:

(1) Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi menurut ketentuan AD/ART PIKATAN.

(2) Memberikan saran dan nasehat baik kepada Komite Organisasi, Komite Cabang, maupun Komite Program, menyangkut jalannya organisasi, kegiatan, maupun program.

(3) Mempersiapkan, menyediakan, dan mengemukakan pandangan-kedua (second opinion) mengenai masalah-masalah tertentu yang dihadapi organisasi, dan memberikan pikiran-pikiran untuk penyelesaian masalah, atau solusi mengenai persoalan-persoalan yang sedang diperbincangkan.

(4) Menyelesaikan sengketa-sengketa, atau menjadi mediator atas pihak-pihak dalam sengketa, menyangkut masalah-masalah organisasi

Pasal 12

Hak, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban Komite Cabang

Komite Cabang memiliki hak dan wewenang, serta menjalankan tugas dan kewajiban untuk dan dalam hal:

(1) Menjalankan organisasi PIKATAN pada tingkat Cabang

(2) Mencari, mengembangkan, dan mendayagunakan, anggota-anggota PIKATAN di tingkat cabang, serta bersama mereka membangun kegiatan yang relevan dengan situasi sosial wilayah cabang, baik cabang pada tingkat desa/atau kelurahan atau kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung; atau cabang pada tingkat kota/kabupaten atau provinsi di luar wilayah Kabupetan Temanggung.

(3) Di setiap tingkat wilayah yang disebutkan dalam ketentuan di atas, dimungkinkan dibentuknya lebih dari satu Komite Cabang dalam rangka menampung dan memudahkan partisipasi warga masyarakat Temanggung

Pasal 13

Hak, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban Komite Program

Komite Program memiliki hak dan wewenang, serta menjalankan tugas dan kewajiban untuk dan dalam hal:

(1) Menjalankan program-program PIKATAN sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal 9 ayat 4 dan 10 ayat 6 AD, serta yang diatur menurut pasal 8 (5) dan (6) ART

(2) Membangun dan mengkonsolidasikan sumberdaya dan potensi warga masyarakat Temanggung di manapun berada untuk digunakan sebagai sumber kontribusi nyata bagi kegiatan-kegiatan PIKATAN dalam berbagai bidang sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing.

Bab V

RAPAT-RAPAT

Pasal 14

(1) Rapat Anggota Perkumpulan diselenggarakan setiap tiga (3) tahun sekali di Temanggung, atau di tempat lain sebagaimana diputuskan melalui sebuah Keputusan Komite Organisasi

(2) Seperti disebutkan pada Pasal 8 (1) ART ini, Rapat Anggota Perkumpulan dihadiri oleh semua anggota PIKATAN, atau sebagaimana direpresentasikan oleh delegasi dari setiap Komite Cabang, pengurus atau perwakilan pengurus setiap Komite Progam, Pengurus Komite Organisasi, serta anggota Dewan Pemangku.

(3) Rapat Komite Organisasi dilakukan paling-kurang sekali dalam tiga (3) bulan

(4) Dewan Pemangku dapat diundang hadir dalam rapat-rapat Komite Organisasi

(5) Rapat Dewan Pemangku dilaksanakan setiap kali ada kebutuhan khusus untuk itu sesuai dengan fungsinya dalam rangka pengawasan kebijakan, penasehatan (advis), dan/atau peleraian sengketa (arbitrase)

(6) Rapat Pengurus Komite Cabang dilakukan paling-kurang sekali dalam dua (2) bulan

(7) Rapat Pengurus Komite Program dilakukan paling-kurang sekali dalam dua (2) bulan

(8) Rapat Anggota di setiap wilayah kepengurusan Komite Cabang akan ditentukan secara trepisah dan otonom oleh Komite Cabang yang bersangkutan

Pasal 15

(1) Penjenjangan rapat pada setiap kepengurusan di tingkat pengurus Komite Organisasi, Komite Cabang, dan Komite Program, diatur oleh masing-masing organ tersebut

(2) Setidaknya harus ada dua jenis rapat di setiap tingkat kepengurusan, yakni Rapat Harian dan Rapat Pleno

(3) Rapat Harian dihadiri oleh jajaran pengurus inti: di tingkat Komite Organisasi terdiri dari Ketua Umum dan jajaran pimpinan lainnya, Sekretaris dan Bendahara, serta Ketua-ketua Bidang, Seksi, atau Departemen; dan di tingkat Komite Cabang dan Komite Program terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Sedangkan Rapat Pleno dihadiri oleh semua jajaran pengurus masing-masing organ tersebut

Pasal 16

(1) Setiap peserta rapat-rapat mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama;

(2) Agenda Rapat Anggota Perkumpulan disiapkan oleh Komite Organisasi, begitu juga agenda rapat-rapat di tingkat Komite Cabang atau Komite Program disiapkan oleh masing-masing pengurusnya

(3) Agenda-agenda rapat, bahan rapat, serta risalah rapat di setiap organ PIKATAN di berbagai jenjang kepengurusan, disiapkan dan dibuat oleh sekretariat organ-organ yang bersangkutan.

Bab VI

ORGAN-ORGAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 17

Kerangka Kelembagaan Komite Organisasi

(2) Selain memilih lima (5) orang formatur yang diberi mandat untuk membentuk Komite Organisasi, Rapat Anggota Perkumpulan merekomendasikan sebuah rumusan tentang struktur kelembagaan Komite Organisasi

(3) Rapat Anggota Perkumpulan akan membatasi tugas bagi Formatur untuk membentuk Komite Organisasi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak disahkan.

(4) Rapat Formatur membentuk Komite Organisasi yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara dan Departemen-departemen, Bidang-Bidang, Seksi-seksi, berserta kelengkapannya

(5) Selama masa kepengurusan Komite Organisasi dalam periode tiga tahun sejak pembentukannya, struktur Komite Organisasi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Rapat Pleno khusus yang dibentuk untuk itu. Rapat Pleno tersebut harus menyertakan setidaknya separo jumlah anggota Dewan Pemangku

Pasal 18

Kerangka Kelembagaan Dewan Pemangku

(1) Anggota-anggota Dewan Pemangku dipilih melalui Rapat Anggota Perkumpulan, untuk mewakili tokoh-tokoh masyarakat Temanggung yang layak untuk diteladani dan dijadikan panutan

(2) Jumlah anggota Dewan Pemangku disepakati melalui keputusan Rapat Anggota Perkumpulan, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah kecamatan, keterwakilan kepentingan masyarakat, dan keterwakilan aspirasi

(3) Rapat khusus Dewan Pemangku diadakan untuk membentuk struktur kelembagaan Dewan Pemangku, yang setidaknya akan terdiri dari Ketua dan Sekretaris

Pasal 19

Kerangka Kelembagaan Komite Cabang

(1) Pembentukan Komite Cabang didasarkan atas inisiatif warga masyarakat Temanggung yang berminat untuk bergabung ke dalam organisasi PIKATAN, sepakat dengan tujuan PIKATAN, dan bersedia menjalankan program serta kegiatan-kegiatan PIKATAN

(2) Pembentukan suatu Komite Cabang dapat dimungkinkan sekurang-kurangnya atas inisiatif lima (5) orang warga masyarakat Temanggung di suatu daerah administratif tingkat terbawah, yaitu desa atau kelurahan di wilayah kabupaten Temanggung; dan kota/kabupaten di luar wilayah kabupaten Temanggung

(3) Sebuah rapat di antara para inisiator tersebut harus disiapkan untuk pembentukan resmi Komite Cabang di daerah masing-masing, di mana pengesahannya akan dilakukan secara tertulis oleh Komite Organisasi untuk masa kepengurusan selama dua tahun

(4) Komite-komite Cabang akan dibiarkan mengembangkan diri di wilayah masing-masing secara otonom, dengan atau tanpa koordinasi Komite-komite Cabang setingkat di atasnya.

(5) Kepengurusan Komite Cabang setidaknya akan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara

(6) Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 (3) ART ini, Komite-komite Cabang bertanggungjawab kepada Komite Organisasi

Pasal 20

Kerangka Kelembagaan Komite Program

(1) Atas dasar mandat Rapat Anggota Perkumpulan, Komite Organisasi merancang suatu kerangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan programatik selama periode kepengurusannya, yang kemudian akan didelegasikan kepada Komite-komite Program, baik di wilayah Kabupaten Temanggung maupun di luar wilayah Kabupaten Temanggung.

(2) Di luar ketentuan pada pasal 20 (1) di atas, pembentukan Komite Program juga dimungkinkan muncul dari inisiatif anggota PIKATAN di tingkat Komite Cabang dari wilayah manapun, dengan syarat bahwa program-program spesifik yang dirancang tidak bertentangan dengan tujuan PIKATAN

(3) Baik kepengurusan Komite Program yang dibentuk atas inisiatif Komite Organisasi maupun inisiatid anggota PIKATAN memiliki masa kepengurusan selama tiga (3) tahun, berlaku sejak didirikannya

(4) Setiap Komite Program setidaknya memiliki kepengurusan inti yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Bab VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Semua wewenang dari organ-organ PIKATAN dan kelengkapan-kelengkapannya yang belum terbentuk tetapi diatur dalam AD/ART ini, dalam masa perintisan selama tiga (3) tahun ke depan, akan diemban oleh Komite Organisasi

(2) Secara bertahap wewenang yang dimaksud pada pasal 18 (1) di atas akan dilimpahkan kepada unitnya masing-masing;

(3) Dalam waktu tiga (3) tahun sejak ART ini disahkan, seluruh proses perintisan harus telah selesai dijalankan.

Bab VIII

ATURAN PERUBAHAN

Pasal 22

(1) Hal-hal dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ART ini dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi

(2) Setiap rancangan perubahan mengenai ketentuan-ketentuan tertentu, atau rancangan tambahan (adendum) dan revisi atas pasal-pasal atau ayat-ayat tertentu, hanya dapat berlaku setelah mendapat pengesahan dari Rapat Anggota Perkumpulan

Ditetapkan di ……

Pada (tanggal/hari/bulan/tahun)

Ketua Sekretaris

___________ ___________

Iklan
Komentar
  1. pikatan berkata:

    Mas AE dkk.
    Pada pasal 11 (periode Kepengurusan) tertulis begini: ]

    Pimpinan tertinggi unit-unit organisasi PIKATAN di berbagai jenjang tersebut memiliki hak untuk dipilih kembali dalam posisi yang sama hanya untuk satu kali lagi masa jabatan periode kepengurusan tiga tahun berikutnya.

    Ini maksudnya untuk 2 kali periode masa jabatan dalam posisi yang sama? tapi rasanya kok kurang enak teksnya ya?

    Kalau boleh saya ganti, “memiliki hak untuk dipilih kembali dalam posisi yang sama untuk masa dua periode. ” …..(atau ada teks yang lain……?)

    Faiz

  2. pikatan berkata:

    Coba kita bandingkan dengan lebih cermat kedua versi itu:
    1. draft final: “memiliki hak untuk dipilih kembali dalam posisi yang sama hanya untuk satu kali lagi masa jabatan … berikutnya”
    2. usulan Anda: “memiliki hak untuk dipilih kembali dalam posisi yang sama untuk masa dua periode”
    Dalam logika bahasa saya, pengertian versi pertama jelas membatasi jabatan ketua hanya untuk dua periode; sementara teks yang Anda usulkan justru memberi kemungkinan untuk sampai tiga periode.
    Dalam versi yang pertama, saya memberi penegasan tentang pembatasan dua periode itu dengan penggunaan kata-kata “hanya untuk satu kali lagi”
    Dalam versi kedua, kemungkinan ayat itu ditafsirkan seotang ketua umum bisa dipilih sampai tiga periode justru dimungkinkan, karena kata-kata yang Anda pakai adalah “untuk masa dua periode.” Artinya ketua umum yang demisioner bisa dipilih kembali dalam posisi yang sama untuk masa dua periode berikutnya. Coba deh .. perhatikan lagi …
    Jika Anda masih tetap merasa tidak enak dengan versi pertama itu, alternatif yang lebih baik adalah: “memiliki hak untuk dipilih kembali dalam posisi yang sama hanya untuk satu periode jabatan berikutnya.”

    AE

  3. pikatan berkata:

    Ok. Saya paham. Yang penting maksudnya adalah bahwa masa kepengurusan 2 tahun (paling lama).

    Soal lain; seandainya seorang ketua umum sudah pernah menjabat 2 tahun, lalu pada tahun ketiga tidak dipilih lagi, lalu, apakah pada tahun ke empat bisa dipilih lagi?

    salam
    Faiz

  4. pikatan berkata:

    Selain anggota kehormatan dan anggota biasa, Irawan mengusulkan ada status anggota lain untuk mengakomodir massa mengambang (orang Temanggung) yang simpati dan mau kontribusi untuk Pikatan tapi tidak aktif dalam organisasi (pasif).

    Andy

  5. pikatan berkata:

    Andy,
    soal massa mengambang itu masuk saja anggota. Pasif itu pengertiannya sangat luas. Untuk massa yang mengambang jangan diberi label anggota (pasif) itu. Justru kita harapkan yang tidak aktif untuk menjadi aktif. Pengalamanku dulu, setiap massa mengambang dikasih status tersendiri malah mengakibatkan banyak orang yang ingin “mengambang”. Hal ini karena dalam organisasi memang seringkali timbul kebosanan. Disatu sisi ingin tetap menyatu dengan jamaah, di lain pihak sedang males, sebel, sibuk atau alasan lain sehingga tidak bisa aktif.

    Jadi baiknya massa mengambang tidak usah dikasih status. Biar saja jadi anggota, sekalipun tidak aktif. Yang penting pengurusnya aktif mengundang dan komunikasi. Suatu saat pasti jadi aktif.

    salaman
    Faiz

  6. pikatan berkata:

    Mas AE,

    Ok. Saya paham. Yang penting maksudnya adalah bahwa masa kepengurusan 2 tahun (paling lama).

    Soal lain; seandainya seorang ketua umum sudah pernah menjabat 2 tahun, lalu pada tahun ketiga tidak dipilih lagi, lalu, apakah pada tahun ke empat bisa dipilih lagi?

    salam
    Faiz

  7. pikatan berkata:

    1. Bukan dua tahun, tapi dua periode = 6 tahun
    2. Kalau memahami semangatnya dalam rangka membatasi primus inter pares agar tidak menjabat lebih dari dua kali masa jabatan, saya kira dia tidak boleh mencalonkan diri kembali untuk jabatan ketiga meski ada iteregnum tiga tahun. Lagian, siapa betah sih 9 tahun jadi pusat perhatian?
    3. Di samping itu, makna pembatasan itu juga dalam rangka regenerasi

    AE

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s