Globalitas dan Lokalitas dalam “Membayangkan Indonesia”

Posted: Maret 19, 2007 in Wacana Gerakan Lokal

Globalitas dan Lokalitas dalam “Membayangkan Indonesia”
* Sebuah Kritik Pascakolonial

Saut Situmorang

ADALAH studi terkenal Indonesianis asal Universitas Cornell, Amerika Serikat, Ben(edict) Anderson tentang nasionalisme yang membuat kita sadar bahwa konsep nasionalisme bukanlah lahir begitu saja dari langit biru di atas kepala, tetapi merupakan sebuah realitas yang diciptakan oleh imajinasi di dalam kepala-sesuatu yang dibayangkan, sebuah konstruksi kultural. Atau dalam definisi Hugh Seton-Watson yang dikutip Anderson dalam bukunya Imagined Communities: “… (Sebuah) bangsa eksis ketika sejumlah penting anggota sebuah komunitas menganggap diri mereka membentuk sebuah bangsa, atau berlaku seakan- akan mereka membentuk sebuah bangsa” (kursif dari saya). Mengikuti anjuran Anderson, kita bisa menerjemahkan “menganggap diri mereka” sebagai “membayangkan diri mereka” pada kutipan di atas.

YANG masih bisa dipertanyakan lagi tentang definisi bangsa sebagai sebuah komunitas politik yang dibayangkan itu adalah soal siapakah yang melakukan kegiatan membayangkan itu? Anderson menyatakan bahwa bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena “tidak persoalan kemungkinan adanya ketidaksetaraan dan eksploitasi yang aktual di dalamnya, bangsa selalu dipercayai merupakan sebuah persaudaraan yang mendalam dan horizontal”. Bukankah tersirat atau terbayangkan dari pernyataan itu adanya sebuah kelompok tertentu yang menganggap diri punya hak karena, mungkin, merasa bertanggung jawab, berkewajiban mewakili, menjadi penyambung lidah kelompok lain dalam komunitas tersebut? Kelompok yang mendominasi ini-bisa disebabkan oleh faktor garis keturunan, kelas sosial, dan tingkat pendidikan-percaya, disadari atau tidak, merekalah yang pantas merepresentasikan kelompok lain dalam komunitas dimaksud. Tentu saja rasa percaya mereka ini masih juga bisa dipertanyakan lagi kenetralannya: tidak mungkinkah ada kepentingan politik tertentu yang menjadi alasan dari timbulnya rasa percaya mereka itu? Tidak mungkinkah pula kepentingan politik tersebut berbeda dari kepentingan politik kelompok lain dalam komunitas yang mereka representasikan sebagai bangsa tersebut?

Antologi pertanyaan semacam ini, saya yakin, cukup relevan dilontarkan dalam konteks pembentukan sebuah wacana yang implikasinya menyangkut kepentingan beragam kelompok sosial seperti bangsa. Saya mengambil contoh dari dunia budaya pop kita.

Kita tentu masih ingat iklan Extra Joss di televisi sewaktu Piala Dunia sepak Bola berlangsung di Jepang/Korea tiga tahun lalu. Iklan tersebut dimulai dengan sebuah jepretan seorang laki-laki muda Indonesia berkostum sepak bola di sebuah lapangan kosong yang kemudian memandang dekat ke kamera dan bertanya, “Kapan sepak bola Indonesia ikut Piala Dunia?” Adegan berikutnya terjadi di ruang ganti pakaian: laki-laki muda tadi hendak mengambil minuman kaleng dari mesin minuman. Jendela kaca mesin minuman tiba-tiba berubah jadi sebuah layar (televisi?) dan di situ muncul seorang pemain bola terkenal dari Italia, Del Piero, yang menggapai ke arah laki-laki Indonesia tadi untuk masuk ke dalamnya. Laki-laki Indonesia itu masuk ke dalam layar tersebut. Kita kemudian menyaksikan betapa laki-laki Indonesia itu dipermainkan sebelum akhirnya dipantati keluar layar oleh Del Piero. Del Piero lalu mengucapkan sesuatu yang terjemahannya di layar televisi berbunyi, “Jangan putus asa”. Yang muncul dalam kepala saya sehabis menonton adalah pertanyaan: Untuk penonton mana iklan itu dibuat? Siapa yang membuat iklan tersebut? Siapa pemilik Extra Joss yang diiklankan itu? Kalau jawaban atas ketiga pertanyaan ini adalah orang Indonesia, maka saya berkesimpulan sudah terjadi sesuatu pada pandangan orang Indonesia atas dirinya sendiri. Representasi Indonesia yang dibuat orang Indonesia untuk konsumsi orang Indonesia seperti pada iklan itu adalah sebuah sadomasokhisme nasionalisme karena konsumennya pun ternyata tidak merasa “terhina” melihat dirinya dipermainkan pemain asing dalam permainan sepak bola, dipantati keluar dari permainan, dan dinasihati untuk tidak putus asa!

Dalam iklan itu saya melihat isu lama tapi yang masih tetap hangat didebatkan ditawarkan kepada penonton: isu kita dan mereka, Timur dan Barat, atau apa yang saya sebut sebagai Lokalitas dan Globalitas dalam esei ini. Kita ketinggalan jauh dalam persepakbolaan dibandingkan dengan mereka, makanya sudah pantas kalau kita dipermainkan mereka. Dari sini bisa juga ditarik kesimpulan, walau sangat umum, bahwa yang global itu lebih baik dibandingkan dengan yang lokal.

Tentu saja pendapat yang global itu lebih baik dibandingkan dengan yang lokal tak selalu mendominasi di Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari, kita akan menemukan justru yang sebaliknyalah yang sering terjadi: yang lokal dianggap jauh lebih baik daripada yang global, Timur lebih bernilai positif dibandingkan dengan Barat.

Dalam sejarah pemikiran kebudayaan kita, perdebatan penting tentang isu globalitas dan lokalitas, tentang Barat dan Timur, pernah terjadi di tahun 1930-an, 1960-an, dan 1980-an, yang kita kenal sekarang sebagai Polemik Kebudayaan, Polemik Lekra/Manikebu (Prahara Budaya?), dan Perdebatan Sastra Kontekstual. Saya melihat terdapat seutas benang merah pemikiran yang menghubungkan ketiga peristiwa, yaitu bagaimana sekelompok elite intelektual berusaha membayangkan apa yang mereka representasikan sebagai Indonesia itu sebagai sebuah realitas sesungguhnya, paling tidak sebuah realitas paling ideal.

ADALAH Sutan Takdir Alisjahbana (STA) pemikir lokal pertama yang melontarkan isu globalitas dan lokalitas, dalam konteks usaha membayangkan Indonesia, lewat esei kontroversial yang dipublikasikannya di majalah yang didirikan dan dipimpinnya, Poedjangga Baroe, pada tahun 1935. Dalam esei berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” yang akhirnya menimbulkan apa yang oleh Achdiat K Mihardja disebut sebagai Polemik Kebudayaan (yang melibatkan tokoh penting saat itu: Sanusi Pane, Dr Poerbatjaraka, Dr Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Dr M Amir, dan Ki Hajar Dewantara), STA memajukan tesis bahwa sejarah sesuatu yang bernama “Indonesia” itu harus dibedakan atas dua zaman: zaman “Indonesia” kontemporer abad XX-yang dikarakterisasikannya sebagai “ketika lahir suatu generasi yang baru di lingkungan Nusantara ini, yang dengan insaf hendak menempuh suatu jalan yang baru bagi bangsa dan negerinya”-dan zaman sebelum itu, zaman hingga penutup abad XIX, “zaman prae-Indonesia, zaman jahiliah keindonesiaan, yang hanya mengenal sejarah Oost Indische Compagnie, sejarah Mataram, sejarah Aceh, sejarah Banjarmasin, dan lain-lain”.

Kita bisa membayangkan “ahistorisme” pasti akan dituduhkan atas pemahaman sejarah yang terkesan patah-patah macam begini. Namun, yang lebih memperparah “ahistorisme” STA di mata lawan-lawan polemiknya adalah pernyataan tegasnya bahwa:

“Ramuan untuk masyarakat dan kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang harus kita cahari sesuai dengan keperluan kemajuan masyarakat Indonesia yang sempurna. Tali persatuan dari bangsa kita teristimewa sekali berdasarkan atas kepentingan bersama itu ialah sama-sama mencari alat dan berdaya upaya agar masyarakat kepulauan Nusantara yang berabad-abad statisch mati ini menjadi dynamisch, menjadi hidup. Sebabnya, hanya suatu masyarakat yang dynamisch yang dapat berlomba-lomba di lautan dunia yang luas. Maka, telah sepatutnya pula alat untuk menimbulkan masyarakat yang dynamisch yang teristimewa sekali kita cahari di negeri yang dynamisch pula susunan masyarakatnya. Bangsa kita perlu alat-alat yang menjadikan negeri-negeri yang berkuasa di dunia yang dewasa ini mencapai kebudayaannya yang tinggi seperti sekarang: Eropa, Amerika, Jepang. Demikian saya berkeyakinan bahwa dalam kebudayaan Indonesia yang sedang terjadi sekarang ini akan terdapat sebagian besar elementen Barat, elementen yang dynamisch. Hal itu bukan suatu kehinaan bagi sesuatu bangsa. Bangsa kita pun bukan baru sekali ini mengambil dari luar: kebudayaan Hindu, kebudayaan Arab. Dan sekarang ini tiba waktunya kita mengarahkan matakita keBarat.”>kern 200m<>h8333m,0<>w 8333m<

Timur statis makanya mati dan Barat dinamis makanya hidup, maka sudah waktunya kita berkiblat ke Barat untuk menghidupkan kembali Timur yang sudah mati itu, demikian kira-kira STA “membayangkan” komunitas “Indonesia” yang dilihatnya “sedang terjadi sekarang ini”. Polarisasi Timur dan Barat seperti ini akan kita temukan dengan kadar yang lebih kuat lagi pada pandangan lawan polemik STA, terutama Sanusi Pane dan Dr Sutomo. Bedanya, terutama kedua yang terakhir ini, justru memandang Barat sebagai yang negatif makanya mesti dihindarkan, demi kemurnian Timur yang adiluhung itu.

Sanusi Pane dalam “Persatuan Indonesia”, tulisan tanggapannya atas esei polemis STA tersebut menyatakan dengan tidak kalah tegasnya pula bahwa:

“Barat… mengutamakan jasmani sehingga lupa akan jiwa. Akalnya dipakainya menaklukkan tenaga alam. Ia bersifat Faust, ahli pengetahuan (Goethe), yang mengorbankan jiwanya, asal menguasai jasmani. Timur mementingkan rohani sehingga lupa akan jasmani. Akalnya dipakainya mencari jalan mempersatukan dirinya dengan alam. Ia bersifat Arjuna yangbertapa diIndrakila.”>kern 200m<>h8333m,0<>w 8333m<

Walaupun Sanusi Pane beranggapan bahwa sesuatu yang ideal adalah “menyatukan Faust dengan Arjuna, memesrakan materialisme, intelektualisme, dan individualisme dengan spiritualisme, perasaan dan kolektivisme”, kita masih bisa merasakan justru sifat idealisme- utopis yang mustahil untuk diwujudkan dari konsep penyatuan Faust/Arjuna itulah yang membuat dia akhirnya masih percaya bahwa “Timur, lebih baik” karena “materialisme, intelektualisme dan individualisme”-yang merupakan dasar berkembangnya budaya Barat tapi yang juga menimbulkan ketidakadilan (“ada orang yang kebanyakan dan ada yang kelaparan”)-boleh dikatakan tidak diperlukan. “Manusia merasa dirinya satu dengan dunia sekelilingnya,” demikian alasan Sanusi Pane memilih Timur ketimbang Barat.

Cara memandang Timur secara mistik begini terefleksi juga pada isi beberapa prasaran dalam Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia yang berlangsung di Solo pada tahun sama, yang membuahkan kritik yang bahkan jauh lebih keras lagi dari STA. Kritik STA yang diberi judul “Semboyan yang Tegas” itu ditujukan kepada kecenderungan sikap “anti-intelektualisme, anti-individualisme, anti-egoisme, anti- materialisme”-atau anti-Barat secara umum karena isme-isme inilah yang dianggap sebagai dasar budaya Barat oleh kalangan elite intelektual kita saat itu, seperti juga sekarang-pada pidato sejumlah besar pembicara dalam kongres tersebut. Ki Hajar Dewantara, misalnya, menyatakan kecerdasan pikiran dan ilmu pengetahuan berpengaruh kuat atas tumbuhnya egoisme dan materialisme, sementara mengasah intelek delapan jam di sekolah menimbulkan intelektualisme yang memisahkan sekolah dari hidup keluarga hingga “sia-sialah usaha pendidikan budi pekerti dan budi khalayak di ruang keluarga itu”! Dr Sutomo mencela sistem pendidikan kolonial karena “terutama mementingkan kecerdasan akal”! Dr Wediodiningrat malah mengecam habis-habisan “kecerdasan otak cara sekarang” yang dikatakannya menciptakan “perasaan pertempuran antara ’aku’ yang satu dengan ’aku’ yang lain”. Untuk mencegah terjadinya “kekacauan bagi dunia”, maka dianjurkannya “peleburan perasaan ’aku’” tersebut. Bagi STA, sikap anti atas isme-isme di atas merupakan sikap yang mengada-ada, tidak relevan, karena mengesankan seolah-olah isme-isme tersebut sudah mapan, sudah mentradisi makanya mulai menjadi negatif pengaruhnya di negeri kepulauan ini, padahal:

“Kalau kita timbang benar-benar, soal bangsa kita bukannya soal intelektualisme, bukanlah soal egoisme, bukan pula soal materialisme. Kalau kita analyseeren masyarakat kita dan sebab-sebabnya kalah bangsa kita dengan perlombaan bangsa-bangsa di dunia, maka nyatalah kepada kita bahwa menjadi statischnya, menjadi matinya, tiada berjiwanya masyarakat bangsa kita ialah karena berabad-abad itu kurang memakai otaknya, kurang egoisme (yang saya maksud bahagiannya yangsehat), kurangmaterialisme.”>kern 200m<>h8333m,0<>w 8333m<

Sambil sekaligus membantah Sanusi Pane, STA percaya bahwa “sesungguhnya soal bangsa kita yang sebenar-benarnya soal kekurangan intellect, soal kurang hidupnya individu, soal terlampau pemurahnya (kurang egoismenya) tiap-tiap orang, soal kurang giatnya orang mengumpulkan harta dunia”. STA mengunci kritiknya itu dengan serangan balik yang telak dalam bentuk isu baru yang sekali lagi dialah yang pertama melontarkannya untuk diperdebatkan di kalangan intelektual kita: “Dan sesungguhnya masyarakat bangsa kita telah mulai dynamisch dalam dua tiga puluh tahun yang akhir ini. Sebabnya ialah pendidikan Barat yang diejekkan intellectualistisch, individualistisch, egoistisch, dan materialistisch itu”.

PERISTIWA “membayangkan” apa itu kolektivitas bernama “Indonesia” tentu saja sudah pernah terjadi sebelum Polemik Kebudayaan seperti yang bisa kita saksikan dengan didirikannya lembaga penerbitan kolonial Belanda Balai Pustaka dengan konsep sastra Melayu Tinggi-nya itu. Atau, pada pertemuan para intelektual muda kolonial yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Namun, baru pada peristiwa Polemik Kebudayaan terlihat dengan jelas untuk kali pertama polarisasi konseptual antara globalitas dan lokalitas di kalangan kaum intelektual Indonesia dalam “membayangkan Indonesia”.

Terlepas dari setuju-tidaknya kita atas pandangan STA dan lawan polemiknya tentang apa itu Barat dan Timur, yang menarik adalah polemik tersebut terjadi di kalangan mereka yang rata-rata memperoleh pendidikan Barat, sampai ke tingkat perguruan tinggi malah. Mereka adalah alumni pertama dari sistem pendidikan Barat dalam sejarah perkembangan intelektual kita. Namun, satu hal yang sangat mengherankan: walau bagaimanapun kerasnya (bahasa) kedua pihak membela diri sambil menyerang lawan polemik, tidak satu pun dari mereka pernah dengan kritis membicarakan kondisi masyarakat mereka saat itu, yaitu kolonialisme Belanda itu sendiri!

Perdebatan tentang Barat dan Timur, tentang yang Universal dan yang Kontekstual, tentang yang Global dan yang Lokal di sebuah masyarakat seperti Indonesia tidak bisa melupakan satu hal yang umum dimiliki oleh negeri-negeri Dunia Ketiga seperti Indonesia: kondisi pascakolonialnya, pascakolonialitasnya. Dunia Ketiga adalah dunia (bekas) jajahan Barat, yaitu Eropa Barat dan Amerika Serikat. Membicarakan segala sesuatu tentang Dunia Ketiga tidak akan memuaskan tanpa juga mempertimbangkan efek kultural dari penjajahan, yang rata-rata berumur panjang itu. Dalam eseinya yang pertama, “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru”, yang jadi pemicu terjadinya perdebatan intelektual penting pertama dalam sejarah pemikiran modern Indonesia itu, STA sebenarnya sudah menyinggung soal-soal yang saat ini dikenal sebagai isu-isu penting masyarakat pascakolonial, seperti mimikri dan hibriditas identitas, tapi satu hal pokok yang justru jadi sebab dari kondisi pascakolonial tersebut anehnya luput dari pembicaraannya, yaitu realitas kolonialisme yang sedang dialami “Indonesia” yang sedang dibayangkan itu. Membaca kumpulan tulisan mereka dalam buku Polemik Kebudayaan susunan Achdiat K Mihardja tidak ada tertinggal kesan pada kita bahwa mereka sebenarnya hidup sebagai manusia terjajah di negerinya sendiri, padahal beberapa di antara mereka, menurut buku-buku sejarah, sangat terlibat dengan gerakan melawan penjajahan Belanda di negeri ini. Bangsa adalah sebuah masyarakat yang dikhayalkan, “imagined community”, yang berfungsi sebagai kekuatan resistensi terhadap kekuasaan hegemonik kolonialisme yang mendominasi masyarakat dimaksud, menurut Ben Anderson. Bukankah sesuatu yang ironis bahwa “kekuasaan hegemonik kolonialisme” itu sendiri sampai “terlupakan” dalam perdebatan di mana konsep “apa itu Indonesia” merupakan isu paling penting. Elitisme sekelompok terpelajar dari keluarga bangsawan atau kelas sosial tinggi justru terkesan sangat kuat mewarnai pandangan mereka walau mereka memakai kosakata yang menyebut-nyebut bangsa, masyarakat, dan rakyat malah.

ADA sebuah anekdot terkenal tentang seorang tokoh yang dianggap sebagai representasi dari segala sesuatu yang esensial merupakan nilai keadiluhungan budaya Timur, Mahatma Gandhi. Dalam kunjungan ke Inggris menghadiri Konferensi Meja Bundar India Kedua pada 1931, Gandhi mendapat pertanyaan yang dilontarkan wartawan setiba di kota London: “Mr Gandhi, what do you think of Western civilization?” Jawaban Gandhi berikut ini membuat anekdot tersebut jadi begitu terkenal, “I think it would be a very good idea.”

Cerita anekdot semacam ini telah menciptakan mitos “anti-Barat” pada diri Gandhi, apalagi kalau dihubungkan dengan konsep “anti-materialis”nya seperti swadesi, ahimsa, dan satyagraha, tapi di sisi lain melupakan identitas biografisnya sebagai seorang subyek pascakolonial par excellent.

Seperti diuraikan Robert Young dalam bukunya yang sangat bagus tentang pascakolonialisme, Postcolonialism: An Historical Introduction, warisan dari kritik Gandhi atas modernitas, dan atas pemakaian ide-ide Barat secara derivatif tanpa kritis, masih merupakan kekuatan besar dalam pemikiran beberapa pemikir kontemporer India seperti Partha Chatterjee, tanpa melihat paradoks betapa Gandhi mencapai semuanya itu sebagian besar melalui sintesis eklektik dari pemikiran para pemikir counter-culture Barat. Konsep hidup-mandiri swadesi, misalnya, banyak dipengaruhi oleh bacaannya atas pemikiran sosialisme utopia Barat dan teori ekonomi John Ruskin. Bahkan, dari ideologi perjuangan nasionalis Irlandia, Sinn Féin, dan gerakan suffragette perempuan Inggris. Henry David Thoreau, Tolstoy, dan Edward Carpenter adalah pemikir-pemikir Barat lain yang sangat besar pengaruhnya pada pembentukan pemikiran “ke-Timur-an” yang didakukan sebagai “asli” ciptaan Gandhi. Seperti yang disimpulkan Young, sekaligus sebagai respons terhadap pemikir pascakolonial Amerika Serikat asal India, Gayatri C Spivak, “Gandhi adalah bukti hidup bahwa kaum subaltern bisa dan bahkan sudah bicara”.

Kondisi pascakolonial macam inilah yang gagal disadari oleh lawan polemik STA yang masih sibuk dengan romantisme “esensialisme” budaya Timur atau lokal yang mereka anggap masih utuh seperti sebelum kolonialisme. Sementara pada STA “kesadaran” akan kondisi pascakolonial itu tidak benar-benar berdasarkan pemahaman akan hibriditas identitas subyek pascakolonial itu sendiri, seperti pada pemikir Aljeria asal Martinique, Frantz Fanon, atau Minke dalam novel Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer, tapi lebih kepada usaha “menyejajarkan diri” dengan Barat yang sedang mendominasi tersebut. Atau, dalam istilah Asrul Sani dkk lebih dari satu dekade kemudian: “Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri”. “Kesejajaran status dengan Barat” (Belanda) makanya mesti dicapai lewat pendidikan Barat-seakan-akan pendidikan Barat memang jaminan untuk itu, seakan- akan tidak ada politik alternatif lain di luar politik pendidikan yang bisa juga memungkinkan terjadinya kondisi kesetaraan tersebut. Makanya juga tidak terdapat pembicaraan yang kritis atas (politik) kolonialisme yang sedang dihadapi. Kesalahkaprahan STA ini kita lihat diulang lagi akhir-akhir ini dengan munculnya ide membentuk apa yang disebut sebagai “Pusat Kebudayaan Indonesia” di luar Indonesia, hanya sebagai kenaifan untuk ikut-ikutan dalam sebuah perlombaan imperialisme kebudayaan ketimbang benar-benar demi kepentingan kebudayaan itu sendiri.

PASCAKOLONIALITAS masyarakat Dunia Ketiga, dalam konteks pembicaraan globalitas dan lokalitas dalam identitasnya, mungkin bisa dijelaskan secara umum sebagai berikut.

Ekspansi kapitalisme-awal Barat berjalan mulus setelah kolonialisme Barat di Asia, Afrika, dan Benua Amerika kukuh. Sementara itu, untuk bisa hidup langgeng happily ever after, kolonialisme memerlukan proses regenerasi seperti organisme lain. Khas watak kapitalisme, ideologi ongkos-produksi minimum dengan keuntungan sebesar-besarnya, membuat para kapitalis-kolonialis memanfaatkan sumber daya manusia setelah mengeruk sumber daya alam negeri jajahan masing-masing. “Pendidikan kaum tertindas” pun dimulai dengan mendirikan “sekolah rakyat” walau terbatas hanya untuk “para priayi”-untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih murah ketimbang mendatangkan pekerja dari negeri asal kaum kolonial itu sendiri. Alasan memilih hanya kelompok “para priayi” karena mereka ini memang yang paling banyak berkepentingan, sebagai kelas sosial yang berkuasa (sebelum dan bahkan sesudah terjadinya kolonialisme), untuk/atas terciptanya sebuah “kolaborasi penjajah-terjajah” lewat pendidikan dan pekerjaan. Kolaborasi inilah yang akhirnya melahirkan “kaum elite koloni”. Mereka ini jugalah yang kelak di kemudian hari bermetamorfosis menjadi the founding fathers, seperti presiden atau perdana menteri pertama negeri-negeri koloni yang berhasil memperoleh “kemerdekaan”nya. Karena asalnya memang metamorfosis “kolaborasi penjajah-terjajah”, para the founding fathers negeri-negeri bekas koloni adalah subyek hibrid pascakolonial, fisiknya Bumiputra tapi “selera”nya Eropa Barat atau Amerika Serikat. Black skin, white masks, kata Fanon.

Ironisnya, setelah “merdeka” dan untuk “mengisi” kemerdekaan tersebut, mereka harus menggarisbesarkan orientasi eksistensinya ke kiblat Eropa Barat atau Amerika Serikat, kekuasaan yang justru pernah lama bercokol yang telah berubah menjadi kekuatan hegemonik neo-kolonialisme politik, ekonomi dan budaya itu. Terutama lewat apa yang secara eufemistik disebut sebagai “globalisasi” ekonomi. Karena diciptakan di bumi budaya Barat, mau tak mau istilah “globalisasi ekonomi” tentu sarat dengan kandungan ideologi budaya Barat. Politik ekonomi tidak mungkin tidak memiliki politik budaya. Akhirnya, “pendidikan kaum tertindas” ternyata cuma awal dari “globalisasi” nilai-nilai budaya kaum kolonial belaka. Inilah paradoks dari “nasionalisme” hibriditas identitas subyek pascakolonial itu. La Trahison des Clercs?

Saut Situmorang Penyair dan dosen tamu di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/02/Bentara/1530662.htm

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s